Mata Kuliah: Ilmu Hukum

Judul Presentasi: Sumber-sumber Hukum

PENDAHULUAN

A.                 LATAR BELAKANG

Dalam pembinaan sebuah hukum, perkara dasar yang perlu ada adalah sumber kepada hukum tersebut. Hal ini kerana, sumber hukum merupakan tunjang yang akan menentukan keberkesanan dalam perlaksanaan sesebuah hukum. Sekalipun tujuan hukum itu jelas, namun jika sumber dan kaidah datangnya hukum itu tidak diperhalusi, maka sesebuah hukum itu akan kelihatan cacat, tidak sempurna sekaligus kemungkinan gagal dalam matlamat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Oleh yang demikian, sumber dan tujuan hukum perlulah berjalan seiring dalam situasi yang harmonis dan tersusun supaya matlamat dari tujuan hukum itu sendiri dapat dicapai, kerana dampak sumber hukum sangatlah besar dalam pembinaan dan penerapan hukum.

PEMBAHASAN

A.                     DEFINISI

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata[1]. Selain itu juga, sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu[2].

B.                 PEMBAHAGIAN SUMBER HUKUM

            Sumber-sumber hukum terbagi kepada dua segi, yaitu segi materiil dan segi formil.

            1.                  Sumber Hukum Materiil 

Sumber hukum materiil adalah  tempat materi hukum itu diambil atau dalam erti kata lain adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum yang terdiri di atas beberapa bahan, yaitu:                       

a.                   Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum,

b.                  Agama,

c.                   Kebiasaan,

d.                  Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber ini dapat ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi filsafat dan sebagainya.

 2.                  Sumber Hukum Formil 

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber hukum formil, antara lain:

a.       Undang-undang (statute),

b.      Kebiasaan (custom),

c.       Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie),

d.      Traktat (treaty),

e.       Pendapat sarjana hukum (doktrin)

a.                  Undang-undang (statute)

Undang- undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat , diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

b.                 Kebiasaan (custom)

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup manusia dipandang sebagai hukum.

c.                  Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie)

Peraturan pokok yang pertama pada zaman hindia belanda dahulu adalah algemene berpalingen van wetgenving voor Indonesia yang disingkat A.B.(ketentuan ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia).A.B. ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam staatsblad 1847 no.23 dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan pasal II aturan peralihan undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Menurut pasal 22 A.B. hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini dijelaskan, bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara maka hakim haruslah membuat  peraturan sendiri.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 A.B. menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara. Keputusan hakim tersebut akhirnya menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang bias disebut hukum yurisprudensi.

Jadi yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang sama.

            

d.                 Traktat (treaty)

Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatuhal maka mereka satu lalu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.                                                                                      

Hal seperti itu disebut pacta sunt servanda yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.[3]

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antara negara atau perjanjian internasional ataupun trakta. Trakta juga mengikat warga negara-warganera dari negara-negara yang besangkutan.

Jika trakta diadakan hanya oleh dua negara,maka  trakta itu adalah trakta Bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah republic Indonesia dan pemerintahan republik rakyat cina tentang “Dwi-Kewarganegaraan”.                  

Jika diadakan oleh lebih dari dua negara,maka trakta itu disebut trakta Multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara eropa, apabila ada trakta multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetap kemudian juga menjadi pihaknya, maka trakta tersebut adalah traktar kolektif atau traktar terbuka, misalnya piagama perserikatan bangsa-bangsa.

                                                                           

e.                  Pendapat sarjana hokum (Doktrin)

           Pendapat para sarjana hukum yang teenama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi, terlihat bahawa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalm ilmu pengetahuan hukum.

            Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut, terutama dalam hubungan internasional pendapat para sarjana hukum, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bagi hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

            Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional (statute of the Internasional Court of Justice) pada Pasal 38 ayat (1) mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman antara lain sebagai berikut:[4]

a.       Perjanjian-perjanjian Internasional (Internasional Conventions)

b.      Kebiasaan-kebiasaan Internasional (Inernasional Customs)

c.    Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (the general principles of laws recognized by civilized nations)

d.      Keputusan Hakim (Judicial Decisions) dan pendapat sarjana hukum.

A.                     KESIMPULAN

Daripada perbahasan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan, antaranya:

1.     Sumber hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa.

2.      Sumber-sumber hukum terbagi kepada dua segi, yaitu segi materiil dan segi formil.

3.   Sumber hukum materiil adalah  tempat materi hukum itu diambil atau dalam erti kata lain, adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum.

4.    Sumber hukum materiil terdiri perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan dan politik hukum dari pemerintah.

5.  Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Sumber hukum formil pula terdiri dari Undang-undang (statute), Kebiasaan (custom), Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie), Traktat (treaty) dan Pendapat sarjana hukum (doktrin).

RUJUKAN

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. 1986.

J.G Starke. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Pengantar Hukum Internasional Edisi 10. Sinar Grafika: Jakarta. 2004.

Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. 2008.